Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, ST, menegaskan pertambahan penduduk Kota Palembang adalah keniscayaan yang membawa konsekuensi langsung: bertambahnya permukiman. Namun hal itu tidak boleh jadi alasan banjir terus terjadi tiap tahun.
“Konsekuensi pertambahan penduduk akan tentu bertambah permukiman dan tidak bisa ditolak. Akan tetapi kita wajib sadar akan kesadaran hari ini untuk memulai berbenah setiap pengampu di stakeholder yang ada,” kata Ruspanda, Jumat 24/4/2026.
Daratan Kota Palembang yang berada di dataran rendah dengan luas wilayah 400,61 km² kini menampung lebih dari 1,7 juta jiwa. Ruspanda menilai, beban lingkungan makin berat karena pertumbuhan penduduk tidak diimbangi kesiapan infrastruktur drainase.
“Dulu rawa dan lebak jadi penampung air. Sekarang jadi perumahan, ruko, jalan. Air hujan mau lari ke mana kalau salurannya tersumbat dan menyempit?” ujarnya.
Menurutnya, solusi banjir Palembang tidak bisa dibebankan ke satu pihak. Kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah ke got harus jalan beriringan dengan pembenahan dari stakeholder. Pemkot harus tegas soal izin bangunan, DPRD kawal anggaran drainase, developer wajib bangun sistem air yang benar.
“Stakeholder itu ya kita semua. Eksekutif, legislatif, pengusaha, warga. Kalau satu saja tidak sadar, banjir ini warisan yang kita kasih ke anak cucu,” tegas anggota Komisi III tersebut.
Ruspanda mendorong 3 langkah prioritas. Pertama, audit total izin bangunan di sempadan sungai dan saluran air. Kedua, percepat revitalisasi drainase primer dan sekunder. *Ketiga*, kampanye masif kesadaran lingkungan di level RT/RW.
“Palembang tidak akan tambah luas. Yang nambah penduduk dan permukiman. Kalau hari ini tidak mulai berbenah, 5 tahun lagi kita tenggelam,” tutup Ruspanda Karibullah Komisi lll DPRD Kota Palembang Fraksi Partai Amanat Nasional (Irfan)
