#Kritik Harus Berbasis Wawasan dan Logika Anggaran
Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Chairul S Matdiah, menegaskan bahwa penyampaian kritik maupun opini di ruang publik merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap komentar yang disampaikan tetap didasarkan pada wawasan, pemahaman, dan logika yang kuat.
Hal tersebut disampaikan Chairul dalam jumpa pers pada 17 April 2026. Ia menilai, kritik yang tidak dilandasi pemahaman terhadap proses, prosedur, serta tata kelola anggaran berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Silakan saja berkomentar atau beropini, itu hak demokrasi. Tapi alangkah baiknya jika disertai wawasan dan logika, minimal memahami proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, baik APBD maupun APBN,” ujarnya.
Chairul juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur keuangan negara. Menurutnya, tanpa pemahaman tersebut, kritik yang disampaikan justru dapat menyesatkan opini publik.
Lebih lanjut, ia menyoroti polemik terkait fasilitas kendaraan dinas bagi gubernur dan wakil gubernur. Chairul menilai, jabatan gubernur sebagai representasi atau wajah provinsi perlu didukung fasilitas yang layak dan proporsional.
“Gubernur adalah wajah provinsi. Kurang tepat jika kendaraan dinas yang digunakan tidak mencerminkan kewajaran dan kesesuaian dengan posisi tersebut, meskipun alasan efisiensi tetap penting,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menanggapi pandangan negatif terhadap penggunaan helikopter dalam kegiatan kedinasan. Menurut Chairul, kondisi geografis Sumatera Selatan berbeda dengan provinsi di Pulau Jawa, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam hal mobilitas.
Ia menjelaskan, jarak antara ibu kota provinsi dengan kabupaten/kota di Sumatera Selatan bisa mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh antara 4 hingga 8 jam. Hal ini menjadi kendala tersendiri, terutama jika terdapat agenda resmi yang berlangsung di lokasi berbeda dalam waktu yang bersamaan.
“Bayangkan jika dalam satu hari ada dua agenda penting di kota yang berbeda, seperti di Lubuklinggau dan Prabumulih. Tidak mungkin ditempuh hanya dengan jalur darat dalam waktu singkat. Di sinilah pentingnya melihat kebutuhan secara logis,” tegasnya.
Chairul pun mengajak masyarakat untuk tidak mengedepankan prasangka negatif dalam menilai kebijakan pemerintah, melainkan menggunakan pendekatan rasional dan berbasis fakta.
“Yang perlu dikedepankan adalah logika dan pemahaman, bukan sekadar negative thinking,” pungkasnya.
(Yanti)
