JAKARTA | Kegigihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah duet kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dalam menurunkan angka stunting, membuahkan hasil positif.
Terbukti Sumsel masuk dalam tiga besar di Indonesia sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting 6,2% melebihi capaian nasional di 2022.
Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam acara Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Auditorium BKKBN Halim PK Jakarta Timur, Rabu (25/1) pagi, merinci berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, penurunan stunting di Provinsi Sumsel mencapai 6,2 persen. Dimana sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 24,8 persen sehingga menjadi 18,6 di tahun 2022.
“Saya ucapkan terimakasih, terutama ke Gubernur, bupati / walikota, target ini terjadi masa pandemi bukan masa biasa. Mudah-mudahan masa pandeminya sudah terkendali, tahun ini bisa lebih baik. khususnya Provinsi Sumsel, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, turunnya kepala di atas 5% itu saya ucapkan terimakasih,” katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan capaian Provinsi Sumsel tersebut sangat baik bahkan melebihi capaian nasional.
“Jauh di atas capaian nasional yang 2,8 persen. Tentu ada langkah-langkah terobosan yang berhasil dilakukan oleh Sumatera Selatan,” ujarnya.
Namun, lanjut Muhadjir, ada juga beberapa provinsi yang tidak mengalami penurunan atau bahkan kasus bertambah sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
“Ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan. Namun bukan berarti belum ada upaya yang keras untuk menurunkan stunting. Faktor di luar kendali manusia bisa menjadi penyebab antara lain terpaan bencana yang bertubi-tubi seperti terjadi di NTB dan Sumatra Barat,” jelasnya.
Dia menegaskan, model dan inovasi cara penurunan stunting Sumatera Selatan bisa ditularkan di berbagai provinsi agar penurunannya bisa tercapai.
“Sebagian terobosan bisa direplikasikan di tempat lain, sebagian bisa dengan modifikasi, tetapi ada yang tidak bisa direplikasikan karena lebih terkait dengan budaya dan kearifan lokal,” tutur Muhadjir.
Dilain pihak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K) juga mengakui Provinsi Sumsel menjadi salah satu daerah yang penurunan stunting secara signifikan.
“Sumatera Selatan terlihat sangat signifikan turunnya,” kata Hasto.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan apresiasinya atas kerjasama berbagai pihak dalam menekan angka stunting di Sumsel. Sebab lanjut dia sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot merupakan suatu keharusan di samping peran dari TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan organisasi wanita lainnya yang telah turut andil dalam menurunkan stunting.
“Apa yang dicapai Pemprov Sumsel merupakan akumulasi dari hasil kerja para Bupati/Wali Kota serta kalangan organiasi wanita termasuk petugas penyuluh kesehatan yang ada di desa-desa,” tegas Herman Deru.
Untuk diketahui sejumlah upaya dilakukan Pemprov Sumsel bersama dengan Pemkab dan Pemkot dalam menekan angka stunting diantaranya dengan memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang merupakan satu terobosan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari sebelumnya sebagai konsumen menjadi penghasil. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dengan cara menghasilkan pangan sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga.
Selain itu Pemprov Sumsel mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (stunting) dengan mengoptimalkan Satgas TPK yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader Keluarga berencana.
Merevitalisasi posyandu yang tersebar di pelosok Sumsel diikuti dengan peremajaan timbangan digital keseluruh pusat layanan kesehatan tersebar di 17 Kabupaten/kota, serta penyediaan ru7angan khusus bagi ibu menyui ditempat kerja.
Bahkan di TA 2020 lalu, Pemprov Sumsel menganggarkan Rp10,4 miliar untuk pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) pada enam kabupaten/kota prioritas pencegahan dan penurunan stunting di Sumsel.
