Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Kepala Disbun Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si memimpin rapat terbatas. Adapun rapat terbatas itu untuk membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) yang ada di provinsi Sumsel dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang bergabung di dalam Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) provinsi Sumsel. Dan rapat terbatas ini dilaksanakan di Ballroom Aston Hotel Palembang, Kamis (13/10/2023)
Di dalam rapat terbatas ini sendiri dihadiri juga Kepala Bidang (Kabid) KUP Disbun Provinsi Sumsel Muhammad Irwansyah, S.P.,M.Si Kepala Laksana (Kalaksana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumsel yang diwakili oleh , Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) provinsi Sumsel diwakili oleh Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLHP Provinsi Sumsel Deny Sahid, S.IP, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto, dan undangan lainnya.
Dikatakan Kepala Disbun Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu semua dalam undangan kami menghadiri rapat koordinasi terbatas dibidang perkebunan bersama mitra-mitra. Di sini saya sampaikan bahwa rapat ini terbatas untuk dibidang perkebunan terutama yang tergabung di dalam GAPKI Sumsel dan beberapa perusahaan perkebunan yang belum masuk di dalam GAPKI tapi sifatnya masih terbatas.
Bahwa di provinsi Sumsel ada 276 perusahaan perkebunan yang terdiri dari lintas sektoral ataupun non lintas sektoral, di mana dari 276 perusahaan perkebunan ini baru 77 perusahaan perkebunan yang tergabung di dalam GAPKI Sumsel. Dan mudah-mudahan kami berharap nanti rekan-rekan dari perusahaan yang belum masuk atau bergabung di GAPKI dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin dapat bergabung.
“Di mana kami sudah membuat Surat Edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Sumsel beberapa hari yang lalu yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota di Sumsel ini. Di dalam rapat koordinasi terbatas ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dan perlu kami disampaikan, maka dari itu kita mengundang para narasumber untuk memberikan paparan secara singkat dan lengkap,” ujarnya.
Kemudian, di mana dalam rapat koordinasi terbatas ini memang sengaja kita buat seperti ini, saya berharap nanti bapak atau ibu semuanya bisa mengeluarkan suaranya, jadi kita setelah keluar dari rapat koordinasi terbatas ini, tidak ada lagi sangka prasangka yang tidak-tidak, apalagi pesan-pesan yang negatif, makanya kita buat formasi seperti ini agar semuanya bisa memberikan masukan, memberikan saran, dan pendapat serta pada akhirnya kita punya kesimpulan A,B,C, dan seterusnya.
Jadi banyak cara perusahaan itu untuk keluar dari “kambing hitam” untuk mengatasi Karhutlah di dalam konsensasi, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di sekitarnya, bisa melalui Coorporate Social Responsibilty (CSR), dan bisa juga melalui dana lainnya.
“Sebagai contoh kerjasama bahwa disana ada yang namanya kepala desa (kades) dan kepala dusun (kadus) diajak berembuk di dalam militigasi, siapa-siapa yang punya lahan, dibantu oleh sosialisasi, serta dibantu disadarkan melalui para pemuka masyarakat dan agama, dan sebagainya,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, atau dibantu buka lahannya, sebuah perusahaan saya yakin punya yang namanya alat berat, jadi kalau dia selagi itu bisa dijangkau dengan alat, kalau dia di atas bukit-bukit, atau ditebang dipohon itu jelas tidak boleh. Selagi lahan yang baru dibuka itu bisa dilalui oleh alat berat dan tidak mengganggu ekosistem yang lain ataupun tidak mengganggu lingkungan yang lain, bantulah dengan alat berat. Dimana para yang punya lahan itu, yang mana mereka mau buka lahan, tapi mereka tidak punya uang untuk menyewa ataupun membeli alat berat ataupun sejenisnya, dan mereka bilang beginilah cara kami yakni dengan cara membakar.
Dimana dengan cara itu dampaknya juga akan ke perusahaan, dan saya di sini hanya mengajak dan menghimbau kepada para perusahaan perkebunan yang ada di provinsi Sumsel untuk ada rasa kepedulian dan tergugah agar kita bersama-sama untuk membantu serta berpartisipasi di dalam penanganan daripada Karhutlah ini yang berada di provinsi Sumsel, supaya cepat teratasi dengan cepat.
“Memang koordinasi punya Disbun, tapi bagaimana bapak atau ibu menggelitik para kades dan kadus, agar masyarakat dalam membuka lahan untuk supaya mereka sadar diri dan menyampaikan permasalahan-permasalahannya untuk tidak membuat hal-hal yang merugikan orang lain. Dan untuk kebutuhan anggaran operasional dan peralatan percepatan penanganan asap akibat Karhutlah di provinsi Sumsel tahun 2023 ini sangatlah tinggi sekali,” katanya.
Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengatakan bahwa kami dari GAPKI Sumsel setiap tahun itu rutin mengingatkan kepada seluruh anggota untuk persiapan menghadapi musim kemarau, baik melalui surat, maupun WA group. Berbagai kegiatan kami lakukan , antara lain setiap tahun rutin melakukan Training of Trainers (TOT) /pelatihan untuk pelatih untuk petugas RPK di masing-masing perusahaan anggota.
“Terakhir ditahun ini kami lakukan dan bekerjasama dengan Disbun, Manggala Agni, dan diselenggarakan di Jasdam II Sriwijaya. Saat ini dari 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumsel, 77 perusahaan merupakan anggota GAPKI Sumsel,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, di mana acuan kita yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur segala sesuatu perihal antisipasi karhutla, mulai dari jumlah, jenis sarana dan prasarana, termasuk menara api, dan lainnya. Jika ada anggota yang butuh bantuan untuk semacam audit sarpras, kamipun siap, karena salah satu pengurus GAPKI adalah eks Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Propinsi.
“Gapki Sumsel mendukung upaya percepatan penanggulangan karhutla di sumsel dan selalu siap berkolaborasi dgn para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan karhutla,” imbuhnya. (Anton)
