Konsolidasi Golkar Menuju 2029: Serap Aspirasi Warga hingga Perkuat Penanganan Karhutla

oplus_2

PALEMBANG. Berita Suara Rakyat.Com

 

Partai Golkar mulai memantapkan konsolidasi organisasi dan kerja-kerja politik menghadapi Pemilu 2029. Salah satu langkah itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

 

Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Penguatan Konsolidasi Organisasi dan Pemenangan Pemilu” untuk Pengurus Pusat (PP) Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar tersebut digelar di Hotel Aryaduta Palembang, 2-4 Oktober 2026.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel, anggota DPR RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

 

Dalam forum tersebut, Sarmuji mengatakan konsolidasi tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029, tetapi juga memastikan anggota legislatif memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing daerah.

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi teknis pemenangan pemilu dan bimbingan teknis. Dari beberapa provinsi, terutama di Sumatera bagian Selatan, kita memantapkan perjuangan untuk pertama mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.

 

Menurut dia, agenda berikutnya adalah mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029. Konsolidasi organisasi, kata Sarmuji, harus berjalan beriringan dengan pemetaan berbagai persoalan masyarakat yang nantinya dapat ditindaklanjuti para anggota legislatif.

 

“Kita memantapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2029 yang akan datang dengan konsolidasi, termasuk memetakan persoalan masyarakat di daerah yang harus kita tindaklanjuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI,” katanya.

Sarmuji menjelaskan, pelaksanaan Bimtek tahun ini dilakukan secara terpusat berdasarkan wilayah. Pola tersebut dinilai memungkinkan anggota legislatif lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami persoalan daerah secara langsung.

 

“Bimtek dilakukan terpusat secara nasional, tetapi tahun ini kita adakan tersebar di berbagai daerah di beberapa wilayah. Di Sumsel kita laksanakan di Palembang,” ujarnya.

 

Ia mengatakan, pendekatan berbasis wilayah tersebut penting karena setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, anggota fraksi didorong tidak hanya menjalankan fungsi politik di lembaga legislatif, tetapi juga menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kita adakan kegiatan ini supaya lebih dekat dengan masyarakat dan tahu persoalan di masyarakat, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” kata Sarmuji.

 

Dalam kesempatan tersebut, ketika ditanya awak media terkait persoalan asap di Sumsel, Sarmuji juga menyinggung, menurut dia, karhutla merupakan salah satu contoh persoalan daerah yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Bahkan, dampak asap karhutla disebut turut dirasakan peserta kegiatan di dalam hotel tempat acara berlangsung.

“Implementasinya tentu tergantung persoalan di daerah. Setiap wilayah mempunyai persoalan tersendiri. Misalnya di sini ada persoalan karhutla, ada asap yang kita rasakan sampai di dalam hotel kita,” ujar Sarmuji.

Karena persoalan karhutla tidak mengenal batas wilayah pemerintahan, penanganannya, menurut dia, membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Untuk penyelesaian persoalannya dibutuhkan komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.

Ia memastikan persoalan tersebut akan dibawa dan dikoordinasikan melalui anggota Fraksi Partai Golkar di masing-masing tingkatan pemerintahan.

“Kita pasti akan membawa persoalan ini sampai ke masing-masing tingkatan supaya sama-sama kita kolaborasikan penyelesaian persoalan di masing-masing wilayah. Barangkali untuk wilayah yang lain beda persoalannya,” ujar Sarmuji.

Khusus untuk Sumsel, Fraksi Partai Golkar, lanjut dia, akan mendorong percepatan penanganan karhutla.

“Terkait karhutla di Sumsel, Fraksi Partai Golkar tentu akan berupaya mendorong kecepatan penanganan karhutla ini. Kedatangan kita ke sini untuk memperkuat apa yang sudah kita kerjakan dan tentu kita selaraskan lagi di DPR RI,” katanya.

Selain membahas konsolidasi organisasi dan persoalan daerah, ketika ditanya awak media terkait dinamika politik menjelang Pemilu 2029, termasuk munculnya partai-partai baru.

Ia mengatakan Partai Golkar tidak melihat keberadaan partai lain semata-mata sebagai persaingan politik. Menurut dia, setiap partai memiliki ruang untuk menawarkan gagasan dan program kepada masyarakat.

“Di tengah dinamika ada partai baru, tentu kita tidak merasa melihat partai lain sebagai persaingan. Silakan sama-sama berjuang politik, perjuangan untuk meraih simpati rakyat,” katanya.

Menurut Sarmuji, kompetisi politik seharusnya berlangsung melalui upaya memberikan program dan kerja yang dapat menarik kepercayaan masyarakat.

 

“Kita hanya berkompetisi untuk berbuat baik. Masing-masing partai menawarkan programnya dan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih hati masyarakat,” ujar dia.

Konsolidasi berbasis wilayah ini menjadi bagian dari langkah Partai Golkar mempersiapkan mesin organisasi dan anggota legislatif menghadapi Pemilu 2029. Sebelumnya, DPP Partai Golkar juga menyatakan Bimtek anggota fraksi dilaksanakan di sejumlah wilayah untuk memperkuat kapasitas anggota legislatif sekaligus menyesuaikan kerja organisasi dengan karakteristik daerah.

 

(Yanti)

Pos terkait