Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang melaksanakan rapat koordinasi penyaluran dana transfer ke daerah tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh KPPN Tipe A1 Palembang, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Selasa (5/3/2024).
Dikatakan Kepala KPPN Tipe A1 Palembang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumsel Edy Prayitno dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat koordinasi hari ini di hadiri oleh para Sekretaris Daerah (SEKDA), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) dan Inspektur Daerah serta Kepala KPP mitra kerja KPPN Palembang.
Acara Rapat Koordinasi Dana Transfer ke Daerah TA 2024 sejalan dengan upaya penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta pelaksanaan fungsi KPPN sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor.
“Melalui penajaman tugas dan fungsi tersebut, maka KPPN sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pembendahraan (DJPb) diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian di daerah,” ujaranya.
Kemudian, di samping itu, guna mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran dana Transfer ke Daerah, KPPN Palembang selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer ke Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.
Selanjutnya dari hasil pemantauan dan evaluasi, untuk memberikan motivasi, pengakuan dan apresiasi atas kinerja dan prestasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penilaian dan penyampaian penghargaan atas kinerja terbaik Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.
“Di mana KPPN Palembang menyalurkan dana Transfer ke Daerah untuk 5 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kota Prabumulih,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, secara umum, penyaluran dana TKD TA 2023 melalui KPPN Palembang telah berjalan dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui nilai realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2023 yang mencapai Rp 11,9 triliun atau 99,6 persen dari pagu DIPA.
Secara persentase, capaian tersebut meningkat 3,81 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022, Realisasi penyaluran TKD per jenis adalah sebagai berikut Dana Alokasi Umum realisasi Rp 5 Triliun dengan persentase dari Pagu Jenis sebesar 99,8 persen, Dana Bagi Hasil realisasi Rp 3,8 Triliun dengan persentase dari PAGU Jenis sebesar 99,9 persen, Dana Alokasi Khusus Fisik realisasi Rp 604,9 Miliar dengan persentase dari PAGU Jenis sebesar 96 persen.
“Selain itu ada juga Dana Alokasi Khusus Non Fisik realisasi sebesar Rp 1,97 Triliun dengan persentase dari PAGU Jenis sebesar 99,2 persen, Dana Desa realisasi sebesar Rp 501 Miliar dengan persentase dari PAGU Jenis sebesar 99,7 persen, dan insentif Fiskal realisasi Rp 39,2 Miliar dengan persentase dari PAGU Jenis sebesar 100 persen,” katanya.
Masih dilanjutkannya, kontribusi penyaluran TKD melalui KPPN Palembang adalah sebesar 35 persen, atau yang terbesar dari jumlah keseluruhan penyaluran dana TKD yang disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan melalui 5 KPPN. Dana TKD TA 2023 telah tersalur secara optimal kepada 5 Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut provinsi Sumsel realisasi Rp 5,35 Triliun Persentase dari pagu Daerah 99,7 persen, kabupaten Ogan Komering Ilir realisasi Rp 2,06 Triliun persentase dari PAGU Daerah 99,7 persen.
Selain itu kabupaten Ogan Ilir realisasi 1,39 Triliun persentase dari PAGU Daerah 99,4 persen, Kota Palembang realisasi Rp 2,2 Triliun persentase dari PAGU Daerah 99,3 persen, dan Kota Prabumulih realisasi Rp 908,9 Miliar persentase dari PAGU Daerah 99,6 persen.
“Peran KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer ke Daerah tidak berhenti setelah proses penyaluran, dan di mana KPPN juga melaksanakan pemantauan atas penyerapan dana oleh Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Masih disampaikannya, sejalan dengan kebijakan penyaluran berbasis kinerja, KPPN melakukan pemantauan efektivitas penyerapan dana melalui SP2D BUD dan capaian keluaran/output. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas penggunaan dana TKD dan menghindari idle cash pada Rekening Kas Daerah.
Di sini dapat kami sampaikan bahwa dari nilai penyaluran DAK Fisik sebesar Rp 604 miliar, telah terserap sebesar Rp 412,9 miliar atau 68 persen dengan rata-rata capaian output sebesar 65,4 persen.
“Sedangkan dari Dana Desa yang telah tersalur sebesar Rp 501 miliar, telah terserap 365,4 miliar atau 72,9% dengan rata-rata capaian output sebesar 96 persen. Dan nilai penyerapan tersebut terus kami dorong untuk diakselerasi oleh pemerintah daerah, utamanya DAK Fisik, sebagai syarat salur untuk penyaluran DAK Fisik TA 2024,” imbuhnya.
Ditambahkannya, pemerintah daerah kami harapkan segera melakukan perekaman SP2D BUD dan volume capaian keluaran agar didapatkan capaian yang lebih optimal. Penyaluran TKD berkontribusi positif dalam mendorong kemajuan Pembangunan daerah. Selama TA 2023, pekerjaan yang didanai oleh DAK Fisik mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 8.273 pekerja.
Program perlindungan sosial merupakan upaya Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari dana desa telah tersalur kepada 552 desa penerima Dana Desa di 3 kabupaten/kota dan telah dirasakan manfaatnya oleh 20.554 Keluarga Penerima Manfaat.
“Di samping itu, penyaluran DAK Nonfisik berupa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah tersalurkan kepada 4.132 satuan Pendidikan penerima dana BOSP Reguler dan dirasakan manfaatnya oleh 824.325 siswa,” bebernya.(Anton)
