Lahat.Berita Suara Rakyat. Com
Guna menjamin dan memenuhi hak hukum, dalam bentuk pendampingan, penanganan perkara dan telaahan hukum, Pemkab Lahat teken MoU dengan Kantor Hukum Hasanal Mulkan Miftahul Huda and Partners.
Kerjasama strategis antara Pemkab Lahat dengan kantor hukum yang dipimpin oleh dua ahli hukum ternama di Sumsel yakni, Dr Hasanal Mulkan SH MH dan Miftahul Huda SH ini berupa kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lebih transparan, bersih, serta taat hukum di Kabupaten Lahat.
Layanan hukum yang diberikan tersebut berupa, konsultasi hukum pemerintahan berupa nasihat hukum terkait regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Penyusunan dan revisi peraturan daerah (Perda). Penanganan sengketa pemerintah mulai dari kasus perdata, pidana atau administrasi hingga adanya putusan pengadilan. Juga terkait pengelolaan aset daerah.
Selain itu, akan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa agar proses pengadaan berjalan sesuai peraturan, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Pembelaan hukum kepada pegawai Pemkab Lahat yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait tugas dan kewajibannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terakhir, pelatihan dan pendidikan hukum bagi pejabat dan pegawai Pemkab Lahat.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat, di tiap langkah kebijakan yang diambil oleh Pemkab Lahat. Selain itu, dengan dukungan tim hukum yang kompeten, pemerintah daerah dapat terus bergerak ke arah pemerintahan yang lebih baik, transparan, serta akuntabel demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Dr Hasanal Mulkan SH MH, Kamis (3/12024).
Dr Hasanal Mulkan menambahkan, dengan adanya kolaborasi ini, Pemkab Lahat bisa lebih optimis dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan administrasi di masa depan, serta semakin berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh Pemkab Lahat dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal dalam setiap aspek kebijakan daerah,” ujar Dr Hasanal Mulkan, didampingi rekannya Miftahul Huda.
Sementara, Pj Bupati Lahat, Imam Pasli berharap, MoU dengan Hasanal Mulkan Miftahul Huda and Partners dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas kebijakan daerah, serta memastikan pengelolaan aset dan pengadaan barang sesuai aturan.
“Semoga dengan kolaborasi ini, akan meminimalisir sengketa hukum dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas,” sampainya. (Yuli/ril)
