JAKARTA. Berita Suara Rakyat. Com
Tony Saputra, S.H., S.I.K., M.H., Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-67 T.A. 2026, dalam artikelnya menyoroti peran strategis Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengawasan distribusi, pencegahan penyimpangan, dan penegakan hukum di sektor pangan. Menurutnya, ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau membutuhkan sistem distribusi yang lancar serta pengawasan yang efektif.
Dalam mendukung upaya tersebut, Polri turut berperan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai potensi penyimpangan di sektor pangan. Satgas Pangan memiliki peran penting dalam mengawasi rantai distribusi, mencegah praktik penimbunan, serta menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi permainan harga, distribusi yang tidak sesuai ketentuan, dan penyelewengan pupuk bersubsidi. Langkah tersebut penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta petani memperoleh akses terhadap sarana produksi sesuai aturan.
Pelaksanaan pengawasan membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, serta unsur masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, potensi gangguan distribusi maupun penyimpangan dapat diketahui lebih awal.
Di tingkat kewilayahan, personel Bhabinkamtibmas juga dapat berperan dalam mendukung program ketahanan pangan melalui komunikasi dan pendampingan kepada kelompok tani maupun masyarakat. Pemanfaatan lahan produktif dan penguatan sektor pertanian menjadi bagian dari upaya mendukung ketersediaan pangan.
Peran Polri dalam sektor pangan tidak hanya diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui dukungan terhadap terciptanya ekosistem distribusi yang tertib dan berkeadilan.
Melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, Polri diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan, melindungi kepentingan konsumen, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
(DNL)
