Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palembang hanya memaparkan program yang ada di sekolah saja, kegiatan peningkatan mutu. Kalau yang jelas orientasinya pada peningkatan mutu sekolah yang pastinya, dukungan orang tua (ortu).
Kita juga kan kedepan ini tantangannya lebih berat untuk sekolah-sekolah sekelas SMA Negeri 1 Palembang ini. Tantangannya yang pertama mempertahankan mutu dan mengupgrade mutu lebih baik tentunya dengan hasil
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang lumayan baik, saya belum mengatakan bahwa sangat baik, demikian diutarakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang Drs Sugiyono, M.M.
Dikatakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang Drs Sugiyono, M.M, karena peningkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dari 35 menjadi 55 itu sudah lumayan yang diterima dengan 11 yang diterima di Kedokteran di jalur SNBT.
Sentuhan itu tentunya memacu kami untuk paling tidak mempertahankan atau bahkan meningkatkan lebih dari sana. Dan target 60 persen anak-anak berada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur-jalur baik SNBT, SNBP, jalur mandiri maupun sekolah kedinasan itu sudah melampaui, jadi itu yang kami paparkan ke ortu.
“Ada salah satunya nanti expo dengan perguruan tinggi salah satunya yang akan kita rancang kedepannya nanti. Mungkin ini programnya sudah dirancang oleh bidang mutu, itu ada expo dengan perguruan tinggi baik perguruan tinggi swasta favorit, maupun perguruan tinggi negeri favorit itu salah satunya,” ujarnya.
Kemudian, kita melihat TKA ini yakni Tes Kemampuan Akademik bagi anak kelas XII itu juga menjadi prioritas. Di mana yang kemarin persiapannya belum optimal ya kita akan maksimalkan untuk TKA, lalu juga assessment nasional, lalu juga membidik Perguruan Tinggi kedinasan itu juga akan kita optimalkan.
Kalau sarana dan prasarana inilah yang kita akan tetap, karena masih dalam pemeliharaan beberapa itu juga belum selesai. Kemudian mempersiapkan kelas yang dimana kita kan nambah satu kelas itu ya, bukan nambah.
“Artinya diberi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) itu dari 12 roombel nambah serombel, jadi totalnya menjadi 13 roombel ini menjadi perhatian kita juga, dan kelasnya sendiri ada,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, cuma kan kelas itu selama ini tidak terpelihara, kenapa kami diberi tambahan kelas oleh BPMP, karena di dapodik itu ada 7 kelas yang free kita itu didalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Memang ada, termasuk 2 yang ada disana, yang diatas itu tidak terpakai, tapi biasanya dipakai anak untuk istirahat ekskul, atau untuk nge band ruangannya itu, dan itu salah satunya akan kita bersihkan, serta optimalkan ruang kelas.
“Untuk meningkatkan mutu, kita untuk menambah kelas digital itu sudah ada, saya bangun waktu itu di tahun 2025 kemarin ada 1 kelas digital. Serta smart board itu cuma mengandalkan bantuan dari Presiden hanya 1,” katanya.
Masih dilanjutkannya, kalau bisa membeli 2 atau 3 smart board itu paling tidak ada 4, harus ada 4 smart board untuk supaya rolling minimal 3 sampai 4, karena rolling per angkatan. Kalau melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) sudah kami lakukan, kalau tidak take and give itu susah.
CSR itu ada, cuma apa mau dia memberikan cuma-cuma juga, sudah kami coba-coba itu. Kalau terkait penambahan roombel untuk sumber daya manusia (SDM) yakni gurunya sudah ada, karena memang ada beberapa guru yang secara distribusi dari PPPK itu sudah tercukup kan.
“Karena ada yang pensiun juga, ya kalau dia pensiun ya kalau gurunya tidak cukup, ya pasti kita menggunakan jasa honorer, walaupun honorer itu tidak masuk dapodik, yang penting dia mau,” ucapnya.
Masih disampaikannya, kalau profesional itu kalau memang tidak bisa masuk dapodik, ya tidak masalah, yang penting karena kebijakan untuk honor ini tidak ada lagi. Jadi sekolah bisa menerima memberdayakan honor, tapi dia tidak masuk dapodik, kalau dia mau dan profesional tidak masalah, yang penting di gaji.
Saya rasa Dinas Pendidikan (Disdik) sudah sesuai dengan regulasi sebagai induk dari kami dan kebijakan-kebijakan kami juga tetap linear, tetap menjalankan perintah atau regulasi dari Disdik dan dari Gubernur Sumsel khususnya.
“Kita tidak akan lari, atau tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang kontradiktif artinya tidak, kita akan tetap linear dengan kebijakan yang ada, dan Disdik sudah melakukan yang terbaik,” imbuhnya.
Ditambahkannya, apalagi SPMB ini di tahun 2026 ini adalah SPMB yang paling aman dan nyaman, hampir tidak ada, kalau memang tidak ada, hampir tidak ada gejolak, hampir ya, hanya beberapa institusi yang mempermasalahkan dua sekolah itu.
Indikator tidak ada gejolak, saya kira semua bisa menerima hasil SPMB itu. Dimana SPMB itu bisa diterima oleh para masyarakat, ya kami menganggap bahwa semua berjalan sesuai dengan juknis.
“Kita juga tidak ada istilahnya yang keluar dari juknis, semua mengacu pada juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sumsel melalui Disdik dan rekomendasi dari BPMP, jadi rekomendasinya dari BPMP. Selama tidak melanggar rekomendasi BPMP itu indikator aman,” bebernya.
(Anton)
